clock
calender

ShoutMix chat widget
widgeo.net
3.Sistem Pemerintahan di Indonesia Tahun 1950-1959

Landasan pemerintahan saat ini yaitu UUD sementara 1950. Sistem yang dianut
adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal masih bersifat semu. Ciri sistem ini terlihat dalam ketentuan UUDS seperti:

a.Presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu gugat.

b.Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan pemerintah baik kelompok atau perorangan.

c.Presden berhak membubarkan DPR.

d.Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.

e.Kekuasaan PM masih dicampurtangani oleh Presiden.

Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada rakyat tanpa
pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik, sehingga banyak bermunculan partai politik. Persaingan terbuka sangat tampak waktu itu, masing-masing ingin mencapai cita-cita partainya. Sistem banyak partai ini berakibat kabinet baru yang akan berjalan, akan mantap apabila didalamnya terdapat koalisi.

Adanya koalisi karena tidak ada partai yang menang mutlak, sehingga partai yang berkuasa kehilangan dukungan diparlemen dan kabinet akan bubar. Dilihat dari kepentingan nasional hal ini tidak dapat dibiarkan, oleh karena itu presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 juli. Yang menyatakan bahwa konstituante dibubarkan, serta kembalinya ke UUD 1945 yang kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS.



sumber : Suprihatini Amin, Yudi Supriyanto.2006.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII untuk
                    SMA/MA.Jakarta:Cempaka Putih